Layanan BK, Cegah Perundungan
Tentunya ibu dan bapak tidak asing dengan pepatah "Mencegah lebih baik daripada mengobati"
Begitu juga dengan perundungan di sekolah untuk dapat membangun lingkungan pendidikan yang sehat kita perlu menyediakan waktu dan tenaga untuk mencegah kekerasan termasuk perundungan di sekolah.
Menurut studi yang dipublikasikan pada 2018 sebanyak 41% pelajar melaporkan pernah mengalami perundungan. setidaknya beberapa kali dalam satu bulan
Pertanyaannya harus mulai dari mana ya jika kita mau mencegah perundungan?
Seperti yang kita ketahui bersama Terdapat 6 prinsip penanggulangan di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip ini dengan jelas mengutamakan hak dan kepentingan peserta didik
Keenam prinsip inilah yang kemudian dapat ibu bapak jadikan jangkar atau acuan dalam merancang kegiatan serta program yang bertujuan mencegah perundungan di sekolah
Prinsip-prinsip penanggulangan di satuan pendidikan dapat ibu bapak tuangkan dengan menyediakan jenis layanan BK di sekolah
- layanan dasar
- layanan responsif
- dukungan sistem
ketiga jenis layanan ini penting untuk membantu kita memahami langkah pencegahan yang komprehensif Yuk satu-satu kita bahas bersama
1. layanan dasar yang ditujukan untuk seluruh peserta didik dengan tujuan preventif. Satuan pendidikan dapat menyediakan layanan dasar berupa edukasi dan sosialisasi seputar perundungan kepada peserta didik, ataupun seluruh anggota satuan pendidikan
Layanan dasar berupa edukasi dan sosialisasi jadi sangat relevan terlebih pada studi PISA, di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 43% peserta didik tidak merasa bahwa perundungan merupakan bentuk tindakan yang salah
Hmm gimana mau ambil peran untuk mencegah perundungan kalau masih banyak murid yang belum merasa perundungan itu salah
Nah untuk merespon temuan ini sebenarnya beberapa inisiatif berupa seminar dan workshop gencar dilakukan misalnya,
- SMAN 1 Babelan yang mengadakan seminar penyuluhan hukum tentang cyberbullying.
- Ada juga workshop anti perlindungan yang diadakan program roots Indonesia di Pangkalpinang pada 2021 lalu
- Musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Klaten, bahkan melibatkan semua anggota satuan pendidik untuk berpartisipasi dalam seminar Peran pendidik dalam mencegah bullying di sekolah.
Mungkin ibu bapak bisa mempertimbangkan tema-tema ini.
Tenang tenang ibu bapak guru tidak perlu khawatir menyusun semuanya sendiri banyak sekali penyedia layanan edukasi anti perlindungan di sekolah. Kita dapat berkolaborasi dengan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA, Kementerian PPA, P2TP2A, atau unit pelaksana Teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA yang ada di dekat sekolah kita atau juga bekerjasama dengan praktisi, ahli, dan organisasi masyarakat sipil terkait
Memberikan edukasi tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan besar, informasi mengenai perundungan bisa dipasang di berbagai sudut sekolah, agar guru murid dan staf sekolah lainnya senantiasa peka mengenai perundungan di sekitarnya
Selain itu sekolah juga dapat memasang papan informasi mengenai layanan pengaduan tindak kekerasan, baik tim pengaduan di sekolah Jika ada, atau dapat dilaporkan ke platform lapor
2. Membangun layanan responsif di satuan pendidikan layanan responsif dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan penanganan mendesak dan segera dan bertujuan juga untuk menyelesaikan masalah yang tengah dialami. Dalam implementasinya layanan responsif di satuan pendidikan sebaiknya berfokus pada:
- cepat tanggap menangani isu perundungan
- bersikap objektif dan
- berpihak kepada korban
- pendampingan intensif
- komunikasi
- kolaborasi
Untuk dapat memberikan tanggapan yang cepat dan tepat dalam menangani kejadian perundungan perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan yang terdiri dari
- kepala sekolah
- perwakilan guru
- perwakilan murid dan
- perwakilan orang tua atau wali
Dalam proses menyusun layanan responsif ini kita juga perlu sama-sama memperhatikan bahwa peserta didik yang terlibat dan terdampak dari kejadian perundungan tidak hanya korban, tetapi juga pelaku dan bystanders
Peserta didik yang masih berusia di bawah 18 tahun merupakan individu yang masih berusia anak, maka dari itu meskipun murid tersebut terlibat sebagai pelaku, korban ataupun bystandar pada kejadian perundungan kita perlu tetap memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan haknya sebagai anak-anak seperti hak atas perlindungan dan hak mendapatkan pendidikan
3. membangun dukungan sistem yang kuat.
Dukungan sistem dapat dibangun melalui kebijakan dan prosedur yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan perlindungan di sekolah. Kebijakan seputar sosialisasi penanganan pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan serta upaya mempromosikan sikap anti perundungan di satuan pendidikan perlu dibuat secara komprehensif, artinya kebijakan dan prosedur operasi standar atau POS yang dibuat perlu memasukkan nilai-nilai dan semangat keberagaman anti diskriminasi dan Anti Kekerasan Terhadap seluruh warga satuan pendidikan tanpa kecuali
Pelibatan semua pihak termasuk peserta didik jadi kunci pembuatan prosedur dan kebijakan yang lebih inklusif
Berikut adalah contoh prosedur dan kebijakan yang dapat dibangun ibu bapak di satuan pendidikan
Nah tidak kalah penting kebijakan di satuan pendidikan adalah sosialisasi kebijakan tersebut. Jangan sampai kita sudah buat prosedur dan kebijakannya, tetapi banyak peserta didik atau anggota satuan pendidik yang belum mengetahui kebijakan tersebut
Banyak jalan menuju Roma meski berat ibu bapak di satuan pendidikan punya banyak pilihan mencegah perundungan
Yuk mulai sekarang
Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua, melalui lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual dimana semua warga satuan pendidikan mencintai keberagaman dan mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan.
Bersama atasi peruntungan Merdeka beragam setara, merdeka dari 3 dosa besar pendidikan.
Link Video Silahkan Klik Disini